Pembangunan BTS 4G di Wilayah 3T Hadirkan Kesetaraan Digital di Indonesia

Pembangunan BTS 4G di Wilayah 3T Hadirkan Kesetaraan Digital di Indonesia – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Johnny G. Plate menyatakan, adanya kontrak kerja sama antara BAKTI Kominfo dan mitra operator seluler untuk menyediakan layanan 4G di kawasan 3T dapat membawa kesetaraan digital di Indonesia.

“Bersama-sama kita ingin pemerataan layanan telekomunikasi di era transformasi digital, era disrupsi teknologi, era pandemi dan pascapandemi dapat terlayani dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya saat acara penandatanganan 4G Mobile Delivery. Perjanjian Kerjasama, layanan di wilayah 3T.

Ia mengatakan Kemkominfo memiliki misi untuk melayani masyarakat melalui teknologi agar tidak ada yang tertinggal. Selain itu, kata dia, kontrak kerja sama ini merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan tugas BAKTI Kominfo untuk membangun 9.113 BTS 4G di kawasan 3T.

Pada saat yang sama, kami juga secara tidak langsung “menugaskan” semua operator seluler untuk memastikan tidak ada desa dan kelurahan yang kosong di kawasan non 3T, kawasan komersial, sebanyak 3.435 desa dan kelurahan atau total 12.548 desa dan kelurahan. desa di Indonesia,” lanjutnya. .

Pembangunan infrastruktur digital di seluruh kawasan 3T di Indonesia yang dibangun BAKTI terbagi menjadi dua kategori. Pertama, ada pembangunan 1.209 BTS yang dibangun melalui skema USO (Universal Service Obligation).

Kemudian, menurut Johnny, kategori kedua adalah pembiayaan campuran antara USO, bantuan fiskal murni dan penerimaan negara bukan pajak dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang dibuktikan dengan kerjasama antara BAKTI Kominfo dan operator seluler, seperti yang dilakukan di penandatanganan kerjasama saat ini.

Menkominfo juga berharap kehadiran infrastruktur digital ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Apalagi, perkembangan infrastruktur digital di kawasan 3T menghadirkan banyak tantangan, mulai dari geografi, budaya hingga keamanan dan ketertiban umum.

Bekerjasama dengan Telkomsel dan XL Axiata, BAKTI menghadirkan BTS 4G di 7.904 desa 3T

Pembangunan BTS 4G

Seperti diketahui, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi/BAKTI Kemkominfo telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan para pemenang mitra kerjasama Program Penyediaan Layanan Seluler BTS 4G di wilayah 3T, yakni XL Axiata dan Telkomsel.

Penandatanganan dilakukan oleh Dirut XL Axiata Dian Siswarini, Dirut Telkomsel Hendri Mulya Syam dan Dirut BAKTI Kemkominfo Anang Latif, dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Dirjen Keuangan Kementerian Keuangan, Hadiyanto.

Penandatanganan ini merupakan kelanjutan dari hasil seleksi mitra kerja sama yang diumumkan pada 27 September 2021. Hasil seleksi menyebutkan BTS 4G yang akan dibangun BAKTI di 7.904 lokasi selama 2021-2022 akan terintegrasi dengan layanan dua pemenang lelang.

Perjanjian kerjasama ini berjangka waktu 10 tahun. Dalam program kerjasama ini, aspek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur BTS 4G, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dan penyediaan lahan, menjadi tanggung jawab BAKTI.

“Sedangkan aspek penyediaan layanan 4G kepada pelanggan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan layanan 4G secara keseluruhan, menjadi tanggung jawab mitra operator seluler terpilih,” kata Direktur BAKTI Kemkominfo Anang Latif, dalam acara yang disiarkan secara virtual, Selasa. (25/1/2022).

Sekretaris Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, penandatanganan kerjasama ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara kepada BLU BAKTI. Dia mengatakan BAKTI telah ditugaskan membangun 9.113 BTS di 9.113 desa atau kelurahan di wilayah 3T Indonesia.

Kehadiran BTS 4G di kawasan ini juga diharapkan dapat mengurangi disparitas digital di Indonesia.

“Kami ingin pemerataan di era disrupsi ekonomi agar masyarakat bisa terlayani dengan baik. Moto kami tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.

Anggaran untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari kegiatan strategis pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur digital, perluasan jaringan internet. cakupan, dan transformasi digital.

“Sejak 2019 hingga 2022, total investasi infrastruktur digital telah mencapai Rp 75 triliun. Per 201 9 itu Rp 7 triliun, naik menjadi Rp 10 triliun pada 2020, dan pada 2022 mencapai Rp 25 triliun,” katanya.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan berbagai program pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, menjamin pemerataan akses dan mendorong transformasi digital di sektor ekonomi dan pemerintahan.

Tidak hanya itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk membangun pusat data nasional dan menerapkan sistem pemerintahan elektronik.

Anggaran ini akan dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga dan transfer ke dana daerah dan desa.

https://www.ristiagroup.co.id/

https://ctcultra.id/

https://grahainspirasi.id/

https://ruangbisnis.co.id/

https://barco.id/

https://papkis.id/

https://www.chiller.co.id/

https://ihsl.id/